menteri baru SBY

CIKEAS, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional Patrialis Akbar secara eksplisit mengungkapkan bahwa dirinya dipinang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggantikan Andi Mattalatta. "Presiden banyak bicara tentang kondisi hukum karena persoalan penegakan hukum begitu banyak, misalnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Padahal, hukum adalah primadona ke depan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang dilandasi hukum," ujar Patrialis seusai menjalani proses wawancara dan uji kepatutan dan kelayakan di kediaman presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu (18/10).

Dikatakan Patrialis, Presiden meminta agar birokrasi pemberian hak paten dan intelektual dipersingkat dan dibuat seakuntabel mungkin. Selain itu, SBY meminta agar pemberian pengurangan hukuman yang kadang terlampau besar menjadi perhatian Menhuk dan HAM baru. Presiden mencontohkan penanganan pelaku terorisme yang diganjar hukuman ringan dan disertai pengurangan hukuman yang besar sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Di bidang HAM, SBY meminta agar Menhuk dan HAM yang baru berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya guna menampung saran. "Khusus di bidang Sisminbakum, Presiden meminta agar aturannya diperjelas," kata Patrialis.

Ditambahkan Patrialis, wakil presiden terpilih Boediono berpesan agar birokrasi perizinan dibuat transparan. "Dengan demikian, investor akan nyaman berinvestasi di Indonesia. Jangan sampai, uang mereka sudah habis, tapi izin usaha belum keluar," katanya.