Jumat, 26 Agustus 2011
Jumat, 03 Juni 2011
Partner Usaha
Gelisah usia Muda
Sabtu, 23 April 2011
investasi emas
Sabtu, 05 Juni 2010
mengatur liburan
Minggu, 18 Oktober 2009
prediksi menteri SBY
untuk periode Tahun 2009-2014
Juru Bicara Kepresidenan : Anas Urbaningrum/ Zulkarnaen Mallarangeng
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat - Hatta Rajasa
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan – Jenderal Soetanto
Menteri Koordinator Perekonomian - Raden Pardede
Gubernur Bank Indonesia - Sri Mulyani
Menteri Sekretaris Negara – Sudi Silalahi
Menteri Sekretaris Kabinet - Andi Mallarangeng /Anas Urbaningrum
MENTERI DEPARTEMEN
Menteri Dalam Negeri : Jendral Joko Santoso / Sardan Marbun
Menteri Luar Negeri : Hassan Wirajuda / Dino Patti Jalal
Menteri Pertahanan : Juwono Sudarsono
Menteri Hukum dan HAM : Ruhut Poltak Raja Minyak / Prof Kacung Maridjan
Menteri Keuangan : Darmin Nasution
Menteri Pertambangan dan Energi : Purnomo Yusgiantoro / Zulkifli Hassan
Menteri Perindustrian : Chaerul Tanjung / Sandiaga Uno
Menteri Perdagangan : MS Hidayat (Ketua Kadin) / Effendi Rangkuti
Menteri Pertanian : Anton Apriantono/Suharna Surapranata/Harry Sebayang
Menteri Kehutanan : Soeripto / M.S. Kaban
Menteri Perhubungan : Marzuki Ali / Yahya Ombara
Menteri Kelautan dan Perikanan : Freddy Numberi / Adhyaksa Dault
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Zulkifli Hasan / Patrialis Akbar
Menteri Pekerjaan Umum : Joko Kirmanto / Hadi Utomo / Dadi Prajipto
Menteri Kesehatan : Fahmi Idris (Ketua IDI) / Siti Fadhilah Supari
Menteri Pendidikan Nasional : Abdul Hafiz Anshary / Bambang Sudibyo
Menteri Sosial : Prof Gunawan Sumodiningrat / Bachtiar Chamsyah
Menteri Agama : Salim Segaf / Surahman Hidayat / Ahmad Mubarok
MENTERI NEGARA
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wajik
Menteri Riset dan Teknologi : Andi Arief / Max Tamaela
Menteri Koperasi dan UKM : Tifatul Sembiring / Suryadarma Ali
Menteri Lingkungan Hidup : Rachmat Witoelar / MS Kaban
Menteri Pemberdayaan Perempuan : Meutia Farida Hatta
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : Joko Suyanto / Sulatin Umar
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Max Sopacua / Pieter Sondakh
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Anggito Abimanyu /Chatib Basri
Menteri BUMN : Rizal Mallarangeng / MS Hidayat / Muchayat
Menteri Komunikasi dan Informasi : Max Sopacua / Sofyan Jalil / Soeprapto
Menteri Pemuda dan Olahraga : Anas Urbaningrum/ Anies Baswedan
Menteri Perumahan Rakyat : Patrialis Akbar (PAN) / Suryadarma Ali
Jaksa Agung - Soeripto / Hendarman Supanji
Ketua MPR : Muhaimin Iskandar / Suryadarma Ali
Ketua DPR : Hadi Utomo / Syarif Hasan
menteri baru SBY

CIKEAS, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional Patrialis Akbar secara eksplisit mengungkapkan bahwa dirinya dipinang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggantikan Andi Mattalatta. "Presiden banyak bicara tentang kondisi hukum karena persoalan penegakan hukum begitu banyak, misalnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Padahal, hukum adalah primadona ke depan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang dilandasi hukum," ujar Patrialis seusai menjalani proses wawancara dan uji kepatutan dan kelayakan di kediaman presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu (18/10).
Dikatakan Patrialis, Presiden meminta agar birokrasi pemberian hak paten dan intelektual dipersingkat dan dibuat seakuntabel mungkin. Selain itu, SBY meminta agar pemberian pengurangan hukuman yang kadang terlampau besar menjadi perhatian Menhuk dan HAM baru. Presiden mencontohkan penanganan pelaku terorisme yang diganjar hukuman ringan dan disertai pengurangan hukuman yang besar sehingga tidak menimbulkan efek jera.
Di bidang HAM, SBY meminta agar Menhuk dan HAM yang baru berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya guna menampung saran. "Khusus di bidang Sisminbakum, Presiden meminta agar aturannya diperjelas," kata Patrialis.
Ditambahkan Patrialis, wakil presiden terpilih Boediono berpesan agar birokrasi perizinan dibuat transparan. "Dengan demikian, investor akan nyaman berinvestasi di Indonesia. Jangan sampai, uang mereka sudah habis, tapi izin usaha belum keluar," katanya.